Berita Terkini Malaysia: Isu Pemerintahan dan Sosial Terus Berkembang
Kuala Lumpur, 16 Desember 2025 – Lanskap politik dan sosial Malaysia terus bergejolak diwarnai isu-isu domestik yang intens serta kebijakan luar negeri yang tegas. Pemerintahan koalisi pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadapi tantangan signifikan, terutama setelah hasil mengejutkan pemilihan negara bagian Sabah baru-baru ini.
Dinamika Politik: Hasil PRN Sabah Menandai Pergeseran Kekuatan
Pilihan Raya Negeri (PRN) Sabah ke-17 pada 29 November 2025 menjadi titik balik penting, menunjukkan penolakan elektoral terhadap partai-partai berbasis di Semenanjung Malaysia. Koalisi yang berkuasa di tingkat federal, Pakatan Harapan (PH), hanya memenangkan satu kursi di tengah dominasi partai lokal, Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan Parti Warisan (Warisan).
Hasil ini memperkuat tuntutan otonomi yang lebih besar dari negara bagian Borneo tersebut. Blok Borneo, yang terdiri dari Sabah dan Sarawak, kini dipandang sebagai penentu penting (kingmaker) dalam politik federal, mendesak implementasi penuh Perjanjian Malaysia 1963 (MA63), termasuk pengembalian 40 persen hasil pendapatan federal ke Sabah. Kerajaan Persekutuan dihadapkan pada dilema: memenuhi tuntutan ini berisiko mengganggu anggaran federal, namun menolaknya dapat mengalienasi dukungan politik yang krusial.
Sementara itu, politik nasional juga diguncang oleh meninggalnya Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Moktar Radin pada awal Desember, meninggalkan kekosongan kepemimpinan di partai tersebut.
Fokus Ekonomi dan Sosial: Subsidi, E-Invois, dan AI
Di bidang ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesejahteraan rakyat melalui subsidi bersasar. Subsidi petrol RON95 tetap dipertahankan pada harga RM1.99 per liter bagi pengguna yang memenuhi syarat (penggunaan di bawah 300 liter per bulan). Implementasi e-invois secara bertahap dimulai, dengan nilai ambang pengecualian yang ditingkatkan untuk meringankan beban usaha kecil dan menengah (PKS).
Pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti proyek landasan kembar elektrik Gemas-JB, dan penguatan jaringan jalan di pedesaan. Selain itu, Malaysia berambisi menjadi pemimpin ekonomi berbasis kecerdasan buatan (AI) di Asia Tenggara, menekankan pentingnya inovasi teknologi lokal.
Dari sisi sosial, isu penegakan bahasa kebangsaan mengemuka, dengan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mengkritik kabarmalaysia.com penggunaan bahasa Inggris yang berlebihan dalam program resmi pemerintah. Isu keamanan siber dan perlindungan anak dari konten berbahaya daring juga menjadi perhatian serius pemerintah dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC).
Kebijakan Luar Negeri dan Isu Global
Di panggung internasional, Malaysia aktif menyuarakan isu kemanusiaan di Gaza, menyambut baik resolusi PBB yang menegaskan kewajiban Israel di wilayah pendudukan. Selain itu, Malaysia berhasil memfasilitasi repatriasi 20 warganya yang menjadi korban sindikat penipuan kerja daring di Myanmar, menunjukkan kerja sama erat dengan otoritas Thailand dan Myanmar.
Secara keseluruhan, Malaysia berada di persimpangan jalan, menavigasi dinamika politik internal yang kompleks sambil beradaptasi dengan tantangan ekonomi global dan isu-isu sosial yang terus berkembang.
